You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI Akan Bebaskan PBB Cagar Budaya Tipe A
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Pemprov DKI akan Bebaskan PBB Cagar Budaya Tipe A

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) cagar budaya tipe A.

Kami putuskan karena sudah masuk kategorisasi maka ada insentif. PBB-nya kami bebaskan.

Kebijakan ini diberlakukan untuk memberikan insentif kepada pemilik bangunan karena telah merawat bangunan bersejarah.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sebagai tahap awal, pihaknya terlebih dahulu akan mengaudit seluruh bangunan cagar budaya di Ibukota. Sehingga bisa diketahui kondisinya saat ini.

BPRD Gelar Pekan Panutan PBB P2 di Akhir Juli

"Kami putuskan karena sudah masuk kategorisasi. Makanya ada insentif. PBB-nya kami bebaskan. Kalau yang masuk kawasan cagar budaya golongan A, tidak boleh diotak-atik," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/7).

Ia menyebutkan, bangunan cagar budaya memiliki tiga kategori yakni tipe A, B dan tipe C. Ketiga kategori bangunan itu mempunyai aturan tersendiri jika ingin dilakukan perbaikan.

"Khusus untuk tipe A tidak boleh merubah bentuk asli bangunan," katanya.

Djarot juga berniat akan memberikan insentif untuk bangunan cagar budaya tipe B dan tipe C. Misalnya, bangunan cagar budaya tipe B akan mendapatkan keringanan PBB hingga 25 persen.

"Saat ini kebijakan ini tengah dimatangkan lagi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1193 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1179 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye968 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye947 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye857 personBudhi Firmansyah Surapati